GMPK Siap Perangi Korupsi di Binjai & Langkat

BINJAI - Mantan petinggi KPK, Bibit S Rianto, yang kini menjabat Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menegaskan, masyarakat bisa melaporkan langsung dugaan korupsi ke KPK jika memiliki bukti-bukti yang cukup.

Hal ini disampaikan Bibit, ketika melantik dan mengukuhkan para pengurus DPD GMPK Kota Binjai dan Kabupaten Langkat di Gedung Ovanie Convention, Senin (17/11) sore. 

Dia berharap bagi anggota yang dilantik, bisa menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang signifikan antara GMPK dengan aparat penegak hukum.

“Ya, karena itu jika ada temuan dugaan korupsi, langsung ditelusuri dan dicari alat buktinya. Kalau sudah ada ditemukan 2 alat bukti, ya silahkan laporkan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus merespon dan menindaklanjuti temuan. Kalau tidak juga direspon, para pengurus GMPK bisa melaporkannya ke Pusat untuk ditindaklanjuti ke KPK,” kata Bibit.

Dia menerangkan, korupsi itu banyak ragamnya. “Misalnya terkait penerimaan CPNS. Apakah berlangsung bersih dari suap dan korupsi? Ayo, coba ditelusuri. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa atau pengawasan dari inspektorat. Apakah, Inspektorat sudah benar-benar bekerja dan mengawasi? Kalau sudah benar bekerja mengapa masih ada korupsi?” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Dandim 0203 Langkat Letkol Agusman Heri SIP berharap, agar para pengurus GMPK benar-benar komit untuk memerangi korupsi. Jadi, jangan terjebak kepada gerakan seremonial belaka yang dapat membuat masyarakat mencibir.

“Jadi, kalau ada dugaan korupsi digali dan dilaporkan. Itu sah-sah saja dilakukan. Namun, jangan sampai timbul opini GMPK dilahirkan hanya untuk ‘mencari duit’ saja. Mari kita dukung agar GMPK benar-benar bekerja dengan lurus dan bersih sesuai dengan yang diharapkan,” harap Dandim.

Anggota DPRD Kota Binjai Antasari, mewakili Ketua DPRD dan tokoh masyarakat  Kota Binjai dan Kabupaten Langkat mengatakan, korupsi adalah penyakit yang kronis. Jadi, diperlukan kerjasama yang konkrit dari semua pihak. Sehingga Indonesia benar-benar bebas dari korupsi.

Terpisah tokoh masyarakat Gito Afandi, sangat mengapresiasi berdirinya GMPK di Binjai-Langkat. Dengan berdirinya kepengurusan ini, diharapkan bisa membongkar kasus dugaan korupsi di kedua wilayah ini. Alasannya, lantaran di dua daerah ini, masih banyak dugaan korupsi yang masih mengambang di tangan penegak hukum.

Dicontohkannya, seperti dugaan korupsi pengadaan buku berlogo Pemko Binjai bermerk Idaman. Sejauh ini sudah berjalan dua tahun di kepolisian Polres Binjai, namun tidak ada kejelasan.

“Tanpaknya hendak ditenggelamkan meski beberapa waktu lalu pihak penyidik sempat gencar melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi. Ada dugaan kasus ini melibatkan oknum-oknum petinggi Pemerintahan Kota Binjai,” katanya. (bam)